KanalLampung menyoroti gelombang aksi buruh yang menjadi salah satu agenda politik dan pemerintahan pada Kamis, 10 September 2026. Sekitar 50 ribu pekerja yang tergabung dalam Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia atau KBPBI dijadwalkan menggelar aksi di sekitar 30 kota dan kabupaten. Mereka ingin mengawal RUU Pelindungan Ketenagakerjaan yang saat ini menjadi pembahasan DPR bersama pemerintah.
Aksi tidak hanya berpusat di Jakarta. Buruh merencanakan kegiatan di Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan, hingga sejumlah wilayah Sulawesi. Massa juga akan mendatangi DPRD dan pemerintah daerah untuk membawa aspirasi mengenai materi rancangan undang-undang tersebut.
Buruh Nilai Rancangan Belum Menjawab Masalah Utama
KBPBI sebelumnya telah melakukan komunikasi dengan sejumlah fraksi, pimpinan komisi, dan pimpinan DPR selama kurang lebih dua bulan. Serikat pekerja bahkan menyerahkan rumusan yang mereka susun sendiri sebagai masukan bagi pembentukan undang-undang baru.
Namun setelah mempelajari draf yang telah melalui proses harmonisasi, koalisi buruh menilai banyak persoalan penting belum memperoleh jawaban. Ketua Umum KASBI Sunarno menyebut aksi 10 September sebagai bentuk pengawalan agar pembahasan berikutnya tidak meninggalkan kepentingan pekerja.
Salah satu kritik terbesar menyasar aturan pemagangan. Buruh khawatir skema magang membuka ruang bagi perusahaan untuk mendapatkan tenaga kerja murah tanpa kepastian status pekerjaan. Mereka meminta pemerintah dan DPR mempersempit konsep tersebut agar benar-benar terkait pendidikan dan peningkatan keterampilan.
Jika pemerintah tetap mempertahankan pemagangan, kelompok buruh mengusulkan batas maksimal sekitar tiga bulan dan hanya untuk siswa atau mahasiswa dalam konteks pendidikan. Bagi mereka, skema tersebut tidak boleh menggantikan hubungan kerja bagi pekerja yang sebenarnya menjalankan fungsi reguler perusahaan.
Kontrak Kerja Jadi Titik Perdebatan
Ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau PKWT juga masuk daftar keberatan. Serikat buruh menilai rancangan masih memberi ruang kontrak kerja yang terlalu panjang, yakni sampai empat tahun.
KBPBI sebelumnya menginginkan penghapusan pola tersebut, tetapi kemudian menawarkan jalan kompromi. Mereka meminta kontrak kerja, apabila tetap ada, memiliki batas jauh lebih pendek sekitar satu tahun.
Perdebatan ini penting karena status kerja berhubungan langsung dengan kepastian pendapatan, jaminan sosial, serta kemampuan pekerja merencanakan kehidupan jangka panjang. Bagi perusahaan, fleksibilitas tenaga kerja berkaitan dengan kemampuan menyesuaikan kegiatan usaha. Pemerintah dan DPR akhirnya harus mencari titik temu di antara dua kepentingan itu.
RUU baru sendiri memiliki akar pada putusan MK yang meminta pembentuk undang-undang memisahkan ketentuan ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Putusan Nomor 168/PUU-XXI/2023 juga menyentuh berbagai isu, mulai dari tenaga kerja asing, PKWT, upah, PHK, pesangon, hingga outsourcing.
Terlalu Banyak Aturan Turunan Ikut Dikritik
Masalah lain menyangkut banyaknya ketentuan yang nantinya akan bergantung pada aturan pemerintah. Berdasarkan catatan kelompok buruh, sekitar 43 pasal menyerahkan pengaturan lebih lanjut kepada Peraturan Pemerintah, 16 pasal kepada Peraturan Menteri, serta beberapa pasal kepada Peraturan Presiden.
Serikat pekerja khawatir struktur seperti itu membuat banyak keputusan penting berpindah dari proses legislasi terbuka menuju aturan teknis pemerintah. Bagi kelompok buruh, undang-undang seharusnya memberikan kepastian pada isu mendasar dan tidak terlalu banyak menyerahkan substansi kepada aturan di bawahnya.
Dari sudut pemerintahan, aturan turunan memang memberikan ruang untuk menyesuaikan kebijakan dengan perkembangan ekonomi dan pasar tenaga kerja. Namun semakin banyak materi penting yang masuk aturan pelaksana, semakin besar pula tuntutan agar proses penyusunannya transparan dan melibatkan pekerja maupun pengusaha.
Formula Upah Minimum 2027 Ikut Masuk Sorotan
Pembahasan RUU berlangsung bersamaan dengan perdebatan mengenai upah minimum 2027. Sejumlah kelompok buruh mengusulkan kenaikan sekitar 7 sampai 9 persen dengan mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta indeks tertentu.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan pemerintah masih menyusun formula upah minimum tahun depan. Pemerintah akan menampung usulan berbagai pihak dan mengupayakan agar persoalan pengupahan memiliki kaitan dengan kerangka ketenagakerjaan yang sedang disusun.
Koalisi buruh turut mempertanyakan penggunaan variabel alfa dalam formula upah. Mereka menginginkan mekanisme yang menurut mereka mampu memberi kenaikan pendapatan lebih nyata kepada pekerja.
Persoalan upah membuat pembahasan RUU semakin sensitif. Pemerintah harus mempertimbangkan daya beli pekerja, produktivitas, inflasi, keberlangsungan usaha, serta perbedaan kondisi ekonomi antarwilayah.
Pemerintah Targetkan Rampung Akhir Oktober
Menteri Ketenagakerjaan sebelumnya menyampaikan target agar RUU Pelindungan Ketenagakerjaan dapat selesai pada akhir Oktober 2026. Jadwal tersebut memberi DPR dan pemerintah waktu yang relatif terbatas untuk membahas banyak isu besar sekaligus.
Pengamat ketenagakerjaan UGM Tadjudin Nur Effendi mengingatkan pemerintah dan DPR agar memperhatikan persoalan nyata pekerja selama penyusunan undang-undang. Perspektif buruh menjadi penting karena regulasi nantinya akan menentukan hubungan kerja bagi jutaan orang.
Di sisi lain, pemerintah juga perlu menjaga kepastian usaha dan iklim investasi. Tantangannya bukan memilih salah satu pihak, melainkan menghasilkan aturan yang mampu memberi perlindungan tanpa menciptakan ketidakpastian bagi dunia usaha.
Ujian bagi DPR dan Pemerintah
Aksi 10 September menunjukkan bahwa pembentukan RUU Ketenagakerjaan sudah bergerak melampaui pembahasan teknis di ruang rapat. Buruh ingin ikut memengaruhi substansi sejak tahap awal dan membawa aspirasi langsung kepada DPRD serta pemerintah daerah.
Kondisi tersebut sekaligus menjadi ujian bagi DPR dan pemerintah dalam menjalankan proses legislasi yang terbuka. Perbedaan pandangan mengenai kontrak, magang, outsourcing, upah, hingga aturan turunan perlu mendapat ruang pembahasan yang cukup sebelum keputusan akhir muncul.
Kelompok buruh sendiri meminta peserta aksi menjaga ketertiban dan menaati aturan hukum. Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menyerukan agar penyampaian aspirasi berlangsung damai serta tidak berubah menjadi tindakan perusakan.
RUU Pelindungan Ketenagakerjaan pada akhirnya akan menyentuh hubungan antara negara, pekerja, dan dunia usaha untuk waktu yang panjang. Karena itu, kecepatan menyelesaikan rancangan bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Kualitas aturan, keterbukaan pembahasan, serta kemampuan pemerintah dan DPR menyerap aspirasi menjadi faktor yang jauh lebih menentukan agar regulasi baru tidak kembali memunculkan konflik setelah berlaku.
