KanalLampung mengulas eskalasi ketegangan fiskal antara pemerintah pusat dan sejumlah pemerintah daerah akibat penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) yang tidak sesuai ekspektasi. Wilayah seperti Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi Tengah, hingga Kabupaten Gunung Mas mulai menyuarakan tekanan terhadap APBD mereka, sementara pemerintah pusat menegaskan penyesuaian transfer tersebut krusial demi menjaga stabilitas dan kesehatan keuangan negara secara menyeluruh.
Persoalan ini tidak sekadar menyangkut angka dalam tabel anggaran. DBH menjadi salah satu sumber pendapatan penting daerah untuk membiayai pelayanan publik, infrastruktur, belanja pegawai, hingga program pembangunan. Ketika penerimaannya berubah, pemerintah daerah harus segera menyesuaikan prioritas belanja.
Keluhan Daerah Mulai Menguat
Mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelum meninggalkan jabatannya mengakui terdapat keluhan dari kepala daerah mengenai DBH yang belum kembali secara maksimal. Ia menegaskan dana tersebut tetap akan mengalir, tetapi jumlah yang diterima daerah mungkin tidak sebesar permintaan mereka.
Purbaya menjelaskan pemerintah pusat sedang menjaga kondisi APBN. Menurutnya, total transfer ke daerah berkurang sekitar Rp200 triliun, tetapi pemerintah pusat menambah sekitar Rp400 triliun untuk berbagai program yang pelaksanaannya tetap berlangsung di daerah.
Argumen pemerintah pusat berangkat dari sudut pandang belanja nasional. Meski transfer langsung menyusut, pusat menilai aktivitas pemerintah di daerah tidak otomatis ikut turun karena berbagai program nasional tetap mengalir.
Bagi pemda, persoalannya berbeda. Dana yang langsung masuk APBD memberi keleluasaan lebih besar untuk menjawab kebutuhan spesifik daerah. Program kementerian yang berlangsung di daerah tidak selalu dapat menggantikan fungsi DBH dalam menjaga ruang fiskal pemerintah lokal.
Jawa Barat Hadapi Defisit Rp3,4 Triliun
Situasi Jawa Barat menjadi salah satu contoh terbaru.
Gubernur Dedi Mulyadi pada September memperkirakan potensi defisit APBD Jawa Barat 2026 mencapai Rp3,4 triliun setelah rekonsiliasi. Proyeksi awal sebelumnya bahkan mencapai Rp5,7 triliun.
Pemprov menyebut salah satu faktor yang menekan kas ialah dana bagi hasil pajak pemerintah pusat yang belum mereka terima sejak 2023 sampai 2026. Faktor lain berasal dari penerimaan cukai rokok yang tidak mencapai target serta kebijakan pajak kendaraan listrik.
Pemerintah Jawa Barat mempertimbangkan pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur untuk mengatasi tekanan tersebut. Namun, opsi itu belum final karena pemprov masih menghitung kemampuan kas.
Dedi berharap pemerintah pusat segera memenuhi kewajiban DBH. Dalam skenario pinjaman, dana bagi hasil yang kelak cair akan menjadi salah satu sumber untuk membayar kewajiban tersebut.
Keterangan lengkap Pemprov dapat dilihat melalui Portal Jabar, yang mencatat angka defisit dan pertimbangan pembiayaan tersebut.
Jakarta Mulai Membicarakan Obligasi
Jakarta menghadapi persoalan serupa dengan skala berbeda.
Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin menyebut penerbitan obligasi daerah mungkin tidak perlu apabila pemerintah pusat mengembalikan DBH sesuai kebutuhan pemda. Ia menyebut pemotongan DBH Jakarta mencapai sekitar Rp15 triliun.
Besarnya kebutuhan Jakarta sebagai pusat ekonomi membuat kehilangan ruang fiskal sebesar itu mempunyai konsekuensi luas. Infrastruktur transportasi, pengendalian banjir, layanan publik, serta transformasi Jakarta menuju kota global membutuhkan pembiayaan jangka panjang.
Obligasi memang dapat menjadi alternatif. Namun, instrumen tersebut menciptakan kewajiban pembayaran pada masa depan sehingga pemerintah daerah perlu memperhitungkan kemampuan fiskalnya secara hati-hati.
Perdebatan Jakarta akhirnya memperlihatkan masalah utama dalam polemik DBH: berkurangnya transfer dapat mendorong daerah mencari sumber pembiayaan baru, termasuk utang.
Sulawesi Tengah Tolak Kekurangan Ditutup Utang
Kekhawatiran mengenai utang juga muncul di Sulawesi Tengah.
Anggota DPRD Sulteng Muhammad Safri mengingatkan bahwa DBH merupakan hak daerah, sedangkan pinjaman merupakan kewajiban yang harus pemerintah daerah bayar kembali. Ia menilai pengurangan DBH dapat mempersempit ruang fiskal Sulteng dan memengaruhi pembangunan.
Pernyataan tersebut mempunyai konteks penting bagi wilayah penghasil sumber daya alam. Daerah seperti Sulawesi Tengah menanggung dampak aktivitas pertambangan dan industri, mulai dari tekanan terhadap lingkungan sampai kebutuhan pembangunan infrastruktur.
Karena itu, pembagian penerimaan antara pusat dan daerah tidak hanya menjadi persoalan teknis anggaran. Isu tersebut menyentuh rasa keadilan fiskal serta hubungan politik antara pemerintah nasional dengan wilayah penghasil.
Ketika daerah merasa kontribusi ekonominya besar tetapi ruang fiskalnya mengecil, ketegangan mudah berkembang menjadi tuntutan politik.
Transfer Pusat Masih Jadi Tulang Punggung APBD
Ketergantungan daerah terhadap transfer pemerintah pusat masih sangat besar.
Berdasarkan data APBD yang diterima Sistem Informasi Keuangan Daerah per 13 September, 546 pemerintah daerah memiliki total anggaran pendapatan sekitar Rp1.192,8 triliun. Dari angka tersebut, pagu transfer pemerintah pusat mencapai sekitar Rp703,1 triliun.
Realisasi transfer pusat sampai September mencapai sekitar Rp421,3 triliun atau 59,92 persen dari pagu. Sementara pendapatan asli daerah secara nasional baru terealisasi sekitar Rp244,5 triliun.
Komposisi itu menjelaskan mengapa perubahan transfer dapat segera memengaruhi kemampuan daerah menjalankan program.
Daerah dengan PAD kuat mungkin masih memiliki ruang untuk mencari alternatif. Kabupaten dengan basis penerimaan lokal kecil menghadapi pilihan yang jauh lebih sempit ketika transfer pusat turun.
Pemerintah Pusat Juga Tambah Dana Rp18,9 Triliun
Gambaran fiskal tidak hanya berisi pemotongan.
Kementerian Keuangan pada 2026 menerbitkan KMK Nomor 198 yang mengatur tambahan Transfer ke Daerah sekitar Rp18,9 triliun. Dana tersebut antara lain mendukung kebutuhan belanja pegawai daerah, memperkuat likuiditas, membantu wilayah 3T, serta menyelesaikan sebagian kurang bayar DBH.
Artinya, hubungan fiskal pusat-daerah bergerak melalui beberapa instrumen sekaligus. Ada penyesuaian pagu, kurang bayar, DBH, DAU, hingga mekanisme Treasury Deposit Facility.
PMK Nomor 35 Tahun 2026 juga mengatur pengelolaan DBH dan DAU, termasuk proses penghitungan, penyaluran, serta evaluasinya. DBH yang tidak memiliki penggunaan khusus mengalir melalui beberapa tahap sepanjang tahun, termasuk periode September dan November.
Kondisi tersebut membuat angka yang muncul pada satu waktu belum tentu mencerminkan posisi akhir satu tahun anggaran. Namun, pemerintah daerah tetap harus menjaga arus kas setiap bulan.
Suahasil Nazara Mewarisi Persoalan Pusat-Daerah
Pergantian Menteri Keuangan pada 14 September membuat polemik ini kini berada di meja Suahasil Nazara. Presiden Prabowo Subianto menunjuk mantan Wakil Menteri Keuangan tersebut menggantikan Purbaya.
Suahasil membawa pengalaman panjang dalam kebijakan fiskal dan hubungan keuangan pusat-daerah. Tantangannya sekarang ialah menjaga APBN tetap kredibel tanpa membuat pemerintah daerah kehilangan kemampuan menjalankan fungsi dasarnya.
Masalah DBH juga membutuhkan komunikasi yang lebih transparan.
Pemda perlu mengetahui jumlah yang menjadi haknya, kapan dana akan masuk, serta alasan apabila pemerintah melakukan penyesuaian. Kepastian tersebut penting agar penyusunan APBD tidak bergantung pada asumsi yang kemudian berubah di tengah tahun.
Polemik DBH Jadi Ujian Hubungan Pusat dan Daerah
Perdebatan DBH memperlihatkan bahwa desentralisasi bukan hanya tentang pembagian kewenangan.
Pemerintah daerah membutuhkan kapasitas fiskal untuk menjalankan tanggung jawab yang sudah mereka terima. Sebaliknya, pemerintah pusat harus mengendalikan APBN, menjaga defisit, serta membiayai program nasional.
Kedua kepentingan itu tidak selalu berjalan mulus.
Jawa Barat mempertimbangkan pinjaman, Jakarta membahas obligasi, sementara Sulawesi Tengah memperingatkan agar hak daerah tidak tergantikan oleh utang. Situasi tersebut memperlihatkan dampak nyata ketika transfer pusat berubah.
Pemerintah pusat tentu memiliki alasan menjaga APBN. Namun, daerah juga membutuhkan kepastian agar pelayanan publik tidak menjadi korban penyesuaian fiskal.
Titik temu akhirnya tidak cukup hanya melalui tambahan transfer atau skema pinjaman. Pemerintah pusat dan pemda perlu memastikan formula pembagian, jadeal pembayaran, serta perubahan kebijakan berlangsung transparan. Jika ketidakpastian terus berulang, persoalan DBH dapat berkembang dari isu anggaran menjadi persoalan politik hubungan pusat dan daerah.
