KanalLampung mencatat Ombudsman RI menemukan persoalan dalam tata kelola pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di sejumlah kabupaten di Lampung.
Temuan tersebut berasal dari Investigasi Atas Prakarsa Sendiri sepanjang 2026.
Salah satu masalah utama menyangkut persetujuan tertulis di lima kabupaten yang tidak ditandatangani langsung oleh bupati.
Pemeriksa juga tidak menemukan dokumen pelimpahan kewenangan yang menjadi dasar penandatanganan oleh pejabat lain.
Lima kabupaten tersebut adalah Way Kanan, Lampung Selatan, Lampung Utara, Lampung Timur, dan Tanggamus.
Berdasarkan hasil pemeriksaan Ombudsman, sejumlah dokumen persetujuan justru ditandatangani sekretaris daerah atau asisten.
Investigasi mencakup 13 kabupaten
Temuan tersebut berasal dari Investigasi Atas Prakarsa Sendiri atau IAPS 2026 mengenai tata kelola pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, kampung, pekon, dan tiyuh.
Pemeriksaan dilakukan terhadap 13 kabupaten di Lampung.
Hasilnya kemudian dituangkan ke dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Tindakan Korektif.
Dokumen tersebut disampaikan kepada pemerintah daerah pada 2 Oktober 2026.
Anggota Ombudsman RI Fikri Yasin menegaskan persetujuan pengangkatan atau pemberhentian perangkat desa merupakan kewenangan bupati.
Kewenangan memang dapat dilimpahkan kepada pejabat lain.
Namun, pelimpahan tersebut harus mempunyai dasar hukum yang jelas dan mengikuti mekanisme yang berlaku.
Dalam pemeriksaan, Ombudsman tidak menemukan dokumen pelimpahan untuk sejumlah persetujuan yang ditandatangani pejabat selain bupati.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena prosedur administrasi menentukan kepastian hukum status perangkat desa.
Aturan berubah setelah revisi Undang-Undang Desa
Persoalan tidak berhenti pada siapa yang menandatangani surat.
Ombudsman juga menilai belum semua pemerintah desa memahami perubahan prosedur setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.
Aturan tersebut mengubah Undang-Undang Desa.
Mekanisme baru kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026.
Dalam ketentuan terbaru, proses pengangkatan maupun pemberhentian perangkat desa memerlukan persetujuan tertulis bupati atau wali kota.
Artinya, pola lama yang hanya bertumpu pada konsultasi atau persetujuan di tingkat kecamatan tidak lagi cukup.
Menurut Berdikari, masih ada pemerintah desa yang belum mengetahui kewajiban tersebut.
Temuan itu antara lain muncul di Lampung Selatan, Lampung Utara, Lampung Timur, dan Tulang Bawang.
Ketidaktahuan ini berpotensi menghasilkan prosedur berbeda antara satu desa dan desa lain.
SOP dan verifikasi dokumen belum seragam
Temuan lain berhubungan dengan standar operasional prosedur.
Ombudsman menilai mekanisme verifikasi dan validasi usulan pengangkatan maupun pemberhentian perangkat desa di sejumlah daerah belum memadai.
Tanpa prosedur yang jelas, dokumen dapat bergerak melalui jalur administrasi yang berbeda-beda.
Kondisi ini berisiko menimbulkan ketidakpastian mengenai apakah sebuah proses telah memenuhi seluruh persyaratan.
Masalah juga dapat muncul jika pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten menggunakan pemahaman yang berbeda terhadap aturan yang sama.
Karena itu, Ombudsman meminta pemerintah kabupaten melakukan pembenahan menyeluruh.
Salah satu langkah yang direkomendasikan adalah menyesuaikan mekanisme penandatanganan persetujuan dengan aturan terbaru.
Pemerintah kabupaten juga diminta memberikan informasi yang jelas kepada dinas terkait, camat, dan kepala desa.
Status perangkat desa harus mendapat kepastian
Persoalan administratif mungkin terlihat teknis, tetapi dampaknya dapat menyentuh pelayanan masyarakat.
Perangkat desa menjalankan berbagai fungsi, mulai dari administrasi kependudukan hingga pelayanan surat.
Mereka juga terlibat dalam pengelolaan program desa dan membantu pelaksanaan kebijakan kepala desa.
Jika proses pengangkatannya bermasalah, status pejabat tersebut berpotensi dipersoalkan.
Situasi serupa dapat terjadi dalam pemberhentian.
Keputusan yang tidak melalui prosedur yang tepat berisiko memicu sengketa administratif atau konflik lokal.
Ombudsman menekankan bahwa tata kelola tidak boleh semata-mata didasarkan pada kebiasaan yang sudah berlangsung sebelumnya.
Perubahan undang-undang harus diikuti penyesuaian prosedur di seluruh tingkatan pemerintahan.
Pemerintah daerah diminta melakukan koreksi
Tindakan korektif yang diberikan Ombudsman menjadi kesempatan bagi pemerintah kabupaten memperbaiki sistem sebelum persoalan berkembang lebih luas.
Penyusunan SOP yang seragam dapat menjadi langkah penting.
Dokumen tersebut perlu menjelaskan alur usulan dari pemerintah desa, pemeriksaan di tingkat kecamatan, verifikasi kabupaten, hingga penerbitan persetujuan.
Jika kewenangan bupati perlu dilimpahkan, dasar pelimpahan juga harus terdokumentasi dengan jelas.
Selain itu, sosialisasi kepada pemerintah desa perlu dilakukan.
Perangkat di tingkat desa menjadi pihak yang menjalankan prosedur sejak tahap awal.
Kasus ini menunjukkan perubahan regulasi nasional tidak otomatis langsung dipahami oleh seluruh aparat daerah.
Dibutuhkan masa transisi, pendampingan, dan pengawasan agar aturan diterapkan secara konsisten.
Bagi masyarakat Lampung, perbaikan tata kelola tersebut penting karena perangkat desa berada pada lapisan pemerintahan yang paling dekat dengan warga.
Kepastian prosedur pengangkatan bukan hanya persoalan dokumen.
Hal tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjaga profesionalitas, akuntabilitas, dan keberlanjutan pelayanan pemerintahan desa.
