KanalLampung menyoroti langkah strategis pemerintah dalam merombak struktur pengalihan porsi kendali pengelolaan Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) yang ditargetkan rampung pada 15 September 2026. Skema baru ini membawa implikasi finansial penting, mengingat entitas pemerintah di bawah Kementerian Keuangan akan mengambil alih penanganan kewajiban utang proyek. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pascarestrukturisasi dengan perpanjangan tenor utang hingga 80 tahun, beban cicilan tahunan kini berhasil ditekan ke kisaran Rp1 triliun.
Pemerintah Mengambil Kendali Porsi 60 Persen
Whoosh merupakan proyek kereta cepat sepanjang sekitar 142 kilometer yang menghubungkan Jakarta dan Bandung. Proyek senilai sekitar US$7,3 miliar tersebut mulai beroperasi secara komersial pada 2023 setelah menghadapi keterlambatan dan pembengkakan biaya.
Rencana terbaru mengubah struktur pengelolaan sisi Indonesia. Berdasarkan laporan Reuters, pemerintah akan mengambil kendali atas porsi 60 persen milik Indonesia melalui entitas yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Mitra China tetap memegang sekitar 40 persen saham.
Purbaya menyebut pemerintah masih mempertimbangkan Indonesia Investment Authority atau PT Sarana Multi Infrastruktur sebagai entitas yang menerima mandat tersebut. Sebelumnya, opsi menggunakan lebih dari satu special mission vehicle sempat muncul. Namun, pemerintah kini menilai satu entitas mungkin cukup karena pembayaran tahunan lebih rendah setelah restrukturisasi.
Cicilan Utang Sekitar Rp1 Triliun per Tahun
Besarnya kewajiban Whoosh menjadi perhatian utama. Proyek tersebut memperoleh pinjaman sekitar US$4,5 miliar dari China Development Bank. Skema awal memiliki tenor 40 tahun dengan masa tenggang 10 tahun. Restrukturisasi kemudian memperpanjang jangka waktu hingga 80 tahun.
Menurut Purbaya, cicilan setelah restrukturisasi berkisar Rp1 triliun atau sedikit di bawah angka tersebut per tahun. Nilainya dapat berubah dari satu tahun ke tahun berikutnya. Pemerintah menilai beban itu masih dapat ditangani perusahaan di bawah Kementerian Keuangan.
Menteri Keuangan juga mengatakan proses pengalihan tidak membutuhkan pembayaran awal kepada Danantara. Pemerintah menerima kepemilikan tersebut sekaligus mengambil kewajiban pembayaran utang pada masa mendatang melalui SMV atau badan layanan umum yang ditunjuk.
Pemerintah Klaim APBN Tidak Terbebani Langsung
Salah satu pertanyaan terbesar adalah apakah masyarakat pada akhirnya ikut menanggung utang melalui APBN. Purbaya menegaskan pemerintah tidak berencana menggunakan APBN secara langsung untuk membayar kewajiban Whoosh.
Dana, menurut pemerintah, akan berasal dari kemampuan keuangan entitas di bawah Kementerian Keuangan. Purbaya bahkan mengatakan dana untuk memenuhi kewajiban tersebut sudah tersedia sehingga pemerintah tidak perlu mencari investor baru.
Meski demikian, pernyataan bahwa APBN tidak menanggung cicilan secara langsung tidak otomatis menghilangkan risiko fiskal. Entitas milik pemerintah tetap memiliki hubungan dengan keuangan negara. Karena itu, kondisi keuangan perusahaan yang menerima kewajiban Whoosh akan menjadi faktor penting.
Ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet menilai cicilan sekitar Rp1 triliun per tahun masih relatif kecil jika dibandingkan dengan ukuran APBN. Namun, pemerintah tetap perlu mengawasi risiko jangka panjang dari kewajiban tersebut.
Ekonom Ingatkan Risiko Moral Hazard
Sorotan lain datang dari ekonom Indef M Rizal Taufikurahman. Ia menilai masalah Whoosh bukan sekadar apakah negara mampu membayar Rp1 triliun setiap tahun. Persoalan yang lebih besar menyangkut disiplin fiskal dan preseden bagi proyek BUMN lainnya.
Jika proyek perusahaan negara yang mengalami persoalan keuangan selalu berakhir dengan dukungan pemerintah, risiko moral hazard dapat muncul. Perusahaan bisa memiliki insentif lebih kecil untuk mengelola investasi secara hati-hati apabila pemerintah dianggap selalu menjadi penanggung terakhir.
Karena itu, transparansi struktur pembayaran menjadi penting. Publik perlu mengetahui sumber dana, entitas penanggung kewajiban, serta mekanisme apabila pendapatan operasional tidak cukup menutup kebutuhan pembayaran.
Josua Pardede dari Permata Bank juga menilai pemerintah masih mempunyai ruang apabila suatu saat APBN harus memberikan dukungan tambahan. Namun, ia mengingatkan agar penyesuaian tidak mengorbankan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, atau infrastruktur dasar.
Penumpang Tumbuh, tetapi Tidak Melonjak
Dari sisi bisnis, jumlah pengguna Whoosh tetap bertumbuh. KAI Group mencatat layanan kereta cepat tersebut membawa 4.078.168 penumpang sepanjang Januari–Agustus 2026. Angka itu naik 0,68 persen dibanding 4.050.791 penumpang pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Pertumbuhan tersebut menunjukkan layanan memiliki basis pengguna yang cukup besar. Namun, kenaikannya masih terbatas sehingga jumlah penumpang saja belum cukup untuk menyimpulkan kesehatan finansial proyek.
Masa libur memberikan gambaran berbeda. Selama periode libur sekolah 13 Juni hingga 12 Juli, Whoosh melayani 573.780 penumpang. Rata-rata volume harian bahkan berada di atas 20 ribu orang.
Operasional juga relatif stabil. KCIC mencatat tingkat ketepatan waktu keberangkatan mencapai 99,4 persen pada semester pertama 2026 dari 10.640 perjalanan.
Data tersebut penting karena kualitas layanan dapat membantu menjaga permintaan. Namun, profitabilitas tetap bergantung pada kombinasi tarif, biaya operasional, pembayaran utang, dan volume penumpang.
Jalur ke Jawa Timur Mulai Dibicarakan
Setelah restrukturisasi, pemerintah justru mulai melihat peluang ekspansi. Purbaya mengatakan jalur Whoosh dapat diperpanjang menuju Jawa Timur dan pembicaraan awal telah dilakukan dengan pihak China.
Gagasan tersebut berpotensi memperbesar manfaat ekonomi kereta cepat karena pasar yang dilayani jauh lebih luas. Namun, ekspansi juga membutuhkan investasi sangat besar. Sumber pendanaan untuk jalur sekitar 700 kilometer menuju Surabaya belum diumumkan secara rinci.
Karena itu, kelanjutan proyek tidak cukup dinilai dari keberhasilan membangun jalur baru. Pemerintah perlu menunjukkan bahwa model bisnisnya mampu mengendalikan biaya dan menjaga utang pada tingkat yang sehat.
15 September Jadi Titik Penting Whoosh
Pengalihan pada 15 September akan menjadi awal fase baru bagi Whoosh. Tantangan utamanya bukan sekadar memindahkan saham atau kewajiban dari satu entitas ke entitas lain.
Pemerintah harus memastikan struktur baru benar-benar memperbaiki kesehatan proyek. Transparansi pembayaran utang, kinerja penumpang, pendapatan, serta kemampuan entitas pengelola menjadi indikator yang perlu dipantau.
Skema tenor 80 tahun memang menurunkan beban pembayaran tahunan. Namun, tenor yang sangat panjang juga berarti kewajiban proyek akan bertahan selama beberapa generasi.
Karena itu, keberhasilan Whoosh ke depan akan ditentukan oleh kemampuan pemerintah menyeimbangkan dua kepentingan. Kereta cepat perlu berkembang sebagai infrastruktur produktif, tetapi risiko bisnisnya juga tidak boleh berubah menjadi beban fiskal yang terus membesar. Peralihan kendali pada 15 September menjadi kesempatan untuk membuktikan apakah struktur baru mampu mencapai keseimbangan tersebut.
