KanalLampung mencatat strategi menarik investasi Indonesia sedang memasuki perubahan penting setelah penerapan Global Minimum Tax membatasi efektivitas insentif pajak tradisional. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan pemerintah tengah merancang bentuk insentif alternatif agar Indonesia tetap kompetitif bagi investor sekaligus memenuhi kesepakatan pajak minimum global dengan tarif efektif 15 persen bagi kelompok perusahaan multinasional yang memenuhi kriteria.
Perubahan tersebut membuat tax holiday tidak lagi bekerja sesederhana sebelumnya.
Jika Indonesia memberikan tarif yang terlalu rendah kepada perusahaan yang masuk cakupan GMT, negara tempat perusahaan induk berada dapat memiliki hak memungut selisih melalui mekanisme top-up tax.
Dalam situasi tersebut, pengurangan pajak di Indonesia belum tentu menghasilkan manfaat penuh bagi perusahaan.
Mengapa Tax Holiday Perlu Ditinjau Ulang?
Tax holiday pada dasarnya memberikan pengurangan atau pembebasan pajak penghasilan badan kepada investasi yang memenuhi kriteria.
Instrumen tersebut digunakan untuk menarik proyek besar dan industri tertentu.
Namun, Global Minimum Tax mengubah perhitungan bagi perusahaan multinasional dengan pendapatan konsolidasi setidaknya 750 juta euro per tahun.
Kerangka Pilar Dua OECD/G20 menetapkan tarif efektif minimum 15 persen.
Apabila beban pajak di suatu yurisdiksi lebih rendah, mekanisme global dapat membuat kekurangannya dipungut di yurisdiksi lain.
Artinya, Indonesia berisiko kehilangan penerimaan tanpa investor memperoleh seluruh manfaat insentif.
Suahasil menggambarkan prinsipnya dengan sederhana: jika hak pemajakan tersebut tidak diambil Indonesia, negara lain dapat mengambilnya.
Pemerintah Tidak Berniat Menghapus Semua Insentif
Penyesuaian GMT bukan berarti pemerintah berhenti menawarkan daya tarik investasi.
Kemenkeu justru sedang mencari desain yang lebih sesuai dengan aturan internasional.
Melalui pembahasan insentif alternatif, pemerintah mempertimbangkan berbagai instrumen, termasuk fasilitas kepabeanan, pembebasan pajak untuk barang atau transaksi tertentu, serta kemungkinan skema kredit pajak yang memenuhi aturan.
Salah satu konsep yang pernah dibahas adalah Qualified Refundable Tax Credit atau QRTC.
Skema tersebut berbeda dari tax holiday karena tidak sekadar menurunkan tarif efektif pajak.
Namun, pemerintah belum menyatakan QRTC sebagai satu-satunya model yang akan digunakan.
Kebijakan Masih dalam Tahap Desain
Bagian penting yang perlu dipahami pelaku usaha adalah skema pengganti belum final.
Suahasil menyebut terdapat beberapa bentuk insentif yang sedang dirancang bersama dunia usaha.
Kementerian Keuangan sebelumnya juga menegaskan desain insentif harus memenuhi empat prinsip: selaras dengan aturan internasional, relevan secara strategis, tepat waktu dan tepat sasaran serta bersifat sementara, kemudian dievaluasi secara berkelanjutan.
Pendekatan tersebut menunjukkan pemerintah ingin bergerak dari insentif yang sangat umum menuju fasilitas yang lebih terukur.
Efektivitas sebuah insentif tidak hanya dinilai dari berapa besar pajak yang tidak dipungut.
Pemerintah juga perlu melihat berapa banyak investasi, lapangan kerja, transfer teknologi, dan aktivitas ekonomi baru yang benar-benar tercipta.
Tax Holiday Jalur Umum Sudah Berakhir
Ketidakpastian yang sekarang dirasakan sebagian pelaku usaha juga berkaitan dengan berakhirnya masa fasilitas tax holiday jalur umum pada 31 Desember 2025.
Kementerian Investasi sebelumnya menyatakan pemerintah masih menyusun pengganti yang sesuai dengan GMT.
Insentif pada kawasan tertentu seperti Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas memiliki dasar pengaturan berbeda dan tidak otomatis mengikuti kondisi fasilitas umum.
Perbedaan tersebut penting bagi calon investor.
Lokasi proyek dapat memengaruhi jenis fasilitas yang mungkin tersedia.
Perusahaan karena itu perlu melihat regulasi spesifik, bukan hanya berasumsi semua proyek di Indonesia memperoleh perlakuan yang sama.
Industri Tekstil Minta Proses Lebih Sederhana
Pada 24 September, Asosiasi Garment dan Tekstil Indonesia juga menyuarakan kebutuhan agar mekanisme insentif dibuat lebih sederhana.
Ketua Umum AGTI Anne Patricia Sutanto menilai persoalan tidak hanya terletak pada nilai tax holiday, tetapi juga proses mendapatkan fasilitas tersebut.
Pandangan ini memberi dimensi lain dalam pembahasan.
Insentif yang besar di atas kertas tidak akan banyak membantu jika prosesnya sulit dipahami atau terlalu lama.
Bagi perusahaan, kepastian waktu mempunyai nilai ekonomi.
Investor perlu mengetahui biaya, fasilitas, syarat, dan jadwal sebelum mengambil keputusan membangun pabrik atau fasilitas baru.
Pemerintah Harus Menjaga Dua Kepentingan
Desain baru harus menyeimbangkan penerimaan negara dan daya tarik investasi.
Memberikan fasilitas terlalu besar dapat mengurangi penerimaan tanpa menjamin manfaat ekonomi.
Sebaliknya, kebijakan yang terlalu ketat dapat membuat proyek berpindah ke negara lain.
Persaingan investasi kini juga tidak hanya ditentukan tarif pajak.
Ketersediaan listrik, kualitas tenaga kerja, kecepatan perizinan, infrastruktur, kepastian hukum, akses pelabuhan, serta pasar domestik ikut masuk perhitungan.
Karena itu, insentif fiskal seharusnya menjadi salah satu bagian dari paket daya saing, bukan satu-satunya faktor.
GMT Berlaku karena Negara Berusaha Mengurangi Perlombaan Tarif
Pajak minimum global lahir dari kekhawatiran bahwa negara terus bersaing memberikan tarif sangat rendah kepada perusahaan multinasional.
Persaingan semacam itu dapat mengikis basis pajak.
Dengan tarif minimum, perusahaan besar diharapkan tetap membayar pajak pada tingkat tertentu meski beroperasi melalui berbagai yurisdiksi.
Indonesia mulai menerapkan kerangka tersebut untuk tahun pajak 2025.
Implementasinya membawa konsekuensi pada desain kebijakan investasi yang sebelumnya mengandalkan pengurangan tarif.
Dunia Usaha Membutuhkan Kepastian Secepatnya
Periode transisi menjadi tantangan utama.
Perusahaan yang sedang menilai investasi baru membutuhkan kepastian mengenai fasilitas apa yang dapat diperoleh.
Pemerintah di sisi lain harus memastikan aturan baru tidak bertentangan dengan komitmen internasional.
Keterlibatan dunia usaha dalam proses desain dapat membantu menemukan fasilitas yang benar-benar bernilai bagi investor.
Insentif tidak selalu harus berbentuk tarif pajak rendah.
Dukungan riset, pelatihan pekerja, infrastruktur, percepatan perizinan, atau kredit pajak tertentu dapat memberi manfaat tanpa menimbulkan masalah yang sama seperti tax holiday tradisional.
Arah finalnya masih menunggu keputusan pemerintah.
Yang sudah jelas, era Global Minimum Tax membuat strategi lama tidak bisa dipertahankan tanpa penyesuaian.
Indonesia sekarang harus menemukan bentuk insentif baru yang tetap menarik bagi modal global sekaligus memastikan hak pemajakan nasional tidak berpindah ke negara lain.
