KanalLampung merangkum perkembangan terbaru penyidikan dugaan korupsi pemanfaatan kawasan hutan PT Inhutani V di Kabupaten Way Kanan, Lampung. Perkara ini menjadi sorotan setelah Kejaksaan Agung menyita Rp1.003.184.000.000 serta US$166 ribu dari PT PSMI pada 10 September 2026. Penyidik kini menelusuri dugaan pemanfaatan kawasan hutan untuk perkebunan tebu yang berlangsung sejak 2007.
Kejagung Ambil Alih Penyidikan
Perkara tersebut sebelumnya berada dalam penanganan Kejaksaan Tinggi Lampung. Jampidsus Kejaksaan Agung kemudian mengambil alih penyidikan pada awal September untuk memperkuat konstruksi perkara dan pembuktian.
Setelah pengambilalihan, tim penyidik meningkatkan pemeriksaan terhadap pihak yang mengetahui proses penggunaan kawasan hutan tersebut. Hingga perkembangan terbaru, 47 orang saksi dan tiga ahli telah menjalani pemeriksaan. Jaksa juga menyita sejumlah dokumen serta melakukan gelar perkara bersama auditor untuk menghitung kerugian keuangan negara.
Dua saksi yang ikut menjalani pemeriksaan berasal dari jajaran PT Inhutani V. Salah satunya merupakan mantan direksi periode 2012–2017, sedangkan saksi lain berasal dari dewan komisaris. Pemeriksaan bertujuan memperjelas proses kerja sama dan penggunaan lahan yang kini menjadi objek penyidikan.
Uang Rp1 Triliun Diserahkan ke Penyidik
Sorotan terbesar muncul ketika PT PSMI menyerahkan uang Rp1,003 triliun dan US$166 ribu melalui salah satu pihak perusahaan berinisial VRL. Penyidik kemudian menyita dana tersebut setelah memperoleh persetujuan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Direktur Penyidikan Jampidsus Saiful Bahri Siregar menjelaskan dana itu merupakan bentuk kesediaan perusahaan apabila pengadilan nantinya menyatakan perkara terbukti menimbulkan kerugian keuangan negara.
Uang tersebut kini masuk ke Rekening Pemerintah Lainnya milik Jampidsus di Bank Syariah Indonesia. Dana belum otomatis menjadi milik negara karena proses pidana belum mencapai putusan berkekuatan hukum tetap.
Artinya, penyerahan uang tidak mengakhiri penyidikan dan juga tidak otomatis menentukan kesalahan pihak tertentu. Jaksa tetap harus membuktikan unsur pidana, menghitung kerugian negara, serta menentukan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.
Dugaan Berawal dari Pengelolaan Hutan di Way Kanan
Berdasarkan konstruksi awal penyidik, PT Inhutani V memiliki izin pengusahaan hutan tanaman industri berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan tahun 1996. Luas areal yang tercantum dalam izin tersebut mencapai sekitar 55.157 hektare dan berstatus sebagai kawasan hutan produksi.
Kejaksaan menyebut PT PSMI sejak 2007 diduga mengelola bagian kawasan tersebut untuk perkebunan tebu. Luas lahan yang disebut dalam konstruksi perkara mencapai sekitar 32.375 hektare di Kabupaten Way Kanan.
Pada tahapan penyidikan sebelumnya, jaksa juga menyebut terdapat sekitar 1.268 hektare kebun tebu yang beririsan langsung dengan kawasan PT Inhutani V. Sementara luas lain masih masuk proses pendalaman untuk menentukan status kawasan dan hubungan hukumnya.
Besarnya luasan tersebut membuat perkara ini tidak hanya menyangkut transaksi bisnis antarperusahaan. Penyidik harus mengurai dasar penguasaan lahan, perizinan kehutanan, pola kemitraan, hingga potensi penerimaan negara yang hilang.
MoU 2013 Jadi Bagian Penting Penyidikan
Peristiwa penting lainnya muncul pada 2013. Saat itu, Badan Pemeriksa Keuangan menemukan persoalan dalam pemanfaatan kawasan hutan. Setelah temuan tersebut, PT PSMI dan PT Inhutani V membuat nota kesepahaman atau MoU mengenai pola kerja sama.
Menurut penyidik, perjanjian tersebut berlaku surut untuk mengakomodasi aktivitas yang sudah berjalan sejak 2007. Metro TV melaporkan Kejagung menilai pola backdate itu menjadi salah satu bagian penting dalam dugaan perbuatan melawan hukum.
Kementerian Kehutanan juga disebut menyatakan kerja sama itu tidak sah. Penyidik kini harus membuktikan bagaimana proses penyusunan perjanjian berlangsung, siapa yang mengambil keputusan, serta apakah kesepakatan tersebut benar-benar menimbulkan kerugian negara.
Rangkaian resmi Kejagung turut menyebut kerja sama berlangsung pada Register 44, 46, dan 42 untuk pembangunan hutan tanaman serta tanaman tumpang sari.
Sepuluh Rekening Perusahaan Diblokir
Selain menyita uang, penyidik memblokir 10 rekening perusahaan yang berkaitan dengan operasional perkebunan. Langkah tersebut bertujuan menjaga aset selama proses hukum sekaligus mencegah perpindahan dana yang dapat menyulitkan pemulihan kerugian negara.
Namun, pemblokiran juga menimbulkan persoalan operasional. Kejagung menyebut perusahaan menghadapi kebutuhan pembayaran kepada petani, gaji pekerja perkebunan, serta berbagai pengeluaran usaha.
Karena itu, penyidik berencana melibatkan Badan Pemulihan Aset dalam pengelolaan barang bukti dan rekening. Salah satu opsi yang disiapkan adalah penggunaan escrow account bersama perusahaan dan BUMN yang bergerak di sektor perkebunan.
Pendekatan tersebut menunjukkan penegakan hukum tidak hanya mengejar pelaku, tetapi juga menjaga aset serta aktivitas ekonomi yang menyangkut pekerja dan petani agar tidak berhenti secara tiba-tiba.
Belum Ada Tersangka
Meski nilai uang yang disita mencapai lebih dari Rp1 triliun, sampai perkembangan terakhir penyidik belum mengumumkan tersangka. Tahap ini penting karena proses hukum harus memegang asas praduga tidak bersalah.
Besarnya uang sitaan juga belum sama dengan angka final kerugian negara. Auditor masih melakukan penghitungan, sementara jaksa terus mencocokkan keterangan saksi, dokumen, status lahan, serta aliran keuangan.
Perkara ini kemungkinan masih berkembang karena rentang waktunya mencapai hampir dua dekade. Penyidik perlu menelusuri keputusan perusahaan dari 2007, kerja sama pada 2013, izin kehutanan, hingga pengelolaan perkebunan dalam tahun-tahun berikutnya.
Pemulihan Negara Jadi Fokus
Kasus hutan Lampung memperlihatkan bahwa perkara korupsi sumber daya alam dapat melibatkan persoalan hukum, lingkungan, bisnis, dan keuangan sekaligus. Pengelolaan kawasan hutan yang tidak sesuai aturan berpotensi menciptakan kerugian jangka panjang, bukan hanya pada penerimaan negara tetapi juga tata kelola lahan.
Penyitaan lebih dari Rp1 triliun menjadi perkembangan besar, tetapi bukan akhir perkara. Tahap berikutnya akan menentukan besarnya kerugian negara, pihak yang bertanggung jawab, serta nasib aset dan kegiatan perkebunan.
Bagi publik Lampung, transparansi penyidikan menjadi penting karena objek perkara berada di Way Kanan dan menyangkut kawasan yang luas. Kejelasan hukum diperlukan agar penegakan hukum tidak berhenti pada tumpukan uang sitaan, tetapi benar-benar menghasilkan pemulihan negara serta perbaikan tata kelola kawasan hutan.
Fakta inti artikel ini aku cocokkan dengan keterangan resmi Kejaksaan, ANTARA, pemberitaan lokal Lampung, serta laporan Metro TV mengenai konstruksi MoU dan pemanfaatan lahan.
