Pemerintah Anggap Uji Materi sebagai Kontrol Demokratis untuk Menyempurnakan Aturan Pidana Baru
KanalLampung – Perkembangan hukum nasional kembali menjadi sorotan setelah uji materi KUHP dan KUHAP baru terus bergulir di Mahkamah Konstitusi. Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan memandang langkah tersebut sebagai bagian wajar dari demokrasi. Menurutnya, pengujian justru dapat memperkuat posisi kedua aturan jika Mahkamah menemukan bagian yang perlu diperbaiki.
Otto menyampaikan pandangan itu dalam seminar nasional bertema tantangan pelaksanaan KUHP dan KUHAP baru pada Jumat, 4 September 2026. Kegiatan berlangsung melalui kerja sama DPN Peradi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, DPC Peradi Surabaya, BEM FH Unair, serta Young Lawyers Committee Peradi Surabaya.
Menurut Otto, pemerintah tidak melihat permohonan uji materi sebagai bentuk penolakan terhadap sistem hukum pidana baru. Mekanisme tersebut justru memberi ruang untuk menguji apakah suatu norma sudah sejalan dengan konstitusi dan kebutuhan masyarakat.
Uji Materi Dipandang sebagai Bagian Demokrasi
Sejumlah pihak, termasuk advokat, akademisi, dan masyarakat, telah mengajukan pengujian terhadap ketentuan dalam KUHP maupun KUHAP baru.
Otto menilai fenomena tersebut tidak perlu mendapat respons negatif.
Dalam negara demokrasi, masyarakat memiliki hak menggunakan jalur konstitusional ketika menilai suatu aturan dapat menimbulkan persoalan. Mahkamah Konstitusi kemudian menjadi lembaga yang menilai apakah norma tersebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.
Pemerintah juga mengakui bahwa aturan yang baru berlaku belum tentu langsung sempurna.
Pengujian dapat menemukan kekurangan yang sebelumnya belum terlihat saat proses penyusunan undang-undang. Putusan MK kemudian dapat memberi tafsir atau koreksi terhadap norma tertentu.
Otto menilai proses seperti itu justru dapat memperkaya dan memperkuat kedudukan KUHP serta KUHAP.
KUHP dan KUHAP Baru Berlaku Sejak Januari 2026
KUHP baru tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
Sementara itu, KUHAP baru hadir melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Keduanya mulai berlaku pada 2 Januari 2026 dan membawa sejumlah perubahan terhadap sistem peradilan pidana nasional.
Pembaruan tersebut tidak hanya mengganti pasal.
Pemerintah membawa misi yang lebih luas, termasuk dekolonisasi hukum pidana, demokratisasi, konsolidasi aturan nasional, serta penyesuaian dengan perkembangan hukum internasional.
KUHP sebelumnya memiliki akar kuat dari hukum kolonial Belanda. Karena itu, pemerintah ingin sistem pidana nasional lebih sesuai dengan kondisi sosial dan nilai yang berkembang di Indonesia.
Pembaruan KUHAP juga membawa perubahan pada mekanisme penyelidikan, penyidikan, praperadilan, pembuktian, hingga hak para pihak.
Namun, perubahan besar selalu membutuhkan proses adaptasi.
Aparat penegak hukum, advokat, akademisi, serta masyarakat perlu memahami paradigma baru tersebut sebelum aturan dapat berjalan secara konsisten.
Tantangan Terbesar Ada pada Implementasi
Otto menilai persoalan terbesar KUHP dan KUHAP baru tidak selalu terletak pada bunyi norma.
Implementasi justru menjadi tantangan utama.
Perubahan undang-undang tidak otomatis mengubah cara berpikir aparat penegak hukum. Polisi, jaksa, hakim, dan advokat telah menggunakan sistem lama selama puluhan tahun.
Jika paradigma lama tetap bertahan, tujuan pembaruan hukum bisa sulit tercapai.
Salah satu perubahan penting berkaitan dengan orientasi pemidanaan.
Pendekatan lama sering menempatkan hukuman penjara sebagai respons utama terhadap tindak pidana. Paradigma baru memberi ruang lebih besar kepada pendekatan korektif, restoratif, dan rehabilitatif.
Artinya, penyelesaian perkara perlu melihat jenis tindak pidana, keadaan pelaku, kepentingan korban, serta dampaknya bagi masyarakat.
Pidana penjara tidak selalu menjadi satu-satunya pilihan.
Sistem baru juga mengenal bentuk pidana lain seperti denda, pengawasan, dan pelayanan sosial sesuai ketentuan yang berlaku.
Praperadilan Jadi Salah Satu Persoalan
Otto turut menyinggung mekanisme praperadilan sebagai salah satu bagian yang dapat menimbulkan tantangan dalam praktik.
Beberapa pihak menilai permohonan praperadilan yang berulang dapat memperpanjang proses sebelum perkara memasuki pemeriksaan pokok.
Persoalan serupa telah masuk ke Mahkamah Konstitusi.
Dalam Perkara Nomor 317/PUU-XXIV/2026, sejumlah advokat, dosen, dan mahasiswa menguji Pasal 158 KUHAP baru. Mereka menilai pengajuan praperadilan secara berulang berpotensi menunda kepastian hukum.
Mahkamah meminta para pemohon memperjelas hubungan antara norma yang mereka persoalkan dan kerugian konstitusional yang dialami.
Kasus tersebut menunjukkan bahwa penerapan aturan baru mulai melahirkan persoalan konkret.
Proses di MK kemudian menjadi salah satu cara untuk menemukan batas yang lebih jelas.
Sejumlah Pasal KUHP Juga Masuk Pengujian
Bukan hanya KUHAP yang menghadapi uji konstitusionalitas.
KUHP baru juga mendapat sejumlah permohonan.
Salah satunya berkaitan dengan Pasal 2 mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat atau living law.
Sejumlah pemohon mempertanyakan batas penerapan norma tersebut sebagai dasar pemidanaan. Mereka menilai ketentuan perlu memiliki parameter yang jelas agar masyarakat dapat mengetahui tindakan mana yang dapat menimbulkan konsekuensi pidana.
Pasal lain yang mendapat pengujian berkaitan dengan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden.
Pemohon menilai norma tersebut berpotensi menimbulkan kekhawatiran bagi kebebasan berpendapat. Mereka meminta Mahkamah menilai kesesuaiannya dengan hak konstitusional warga negara.
Pengujian terhadap berbagai pasal menggambarkan luasnya perubahan dalam KUHP baru.
Setiap norma akhirnya harus menghadapi praktik nyata dan pengawasan konstitusional.
Kritik Akademik Dinilai Penting
Otto juga menekankan pentingnya kritik dari kampus, organisasi profesi, masyarakat sipil, dan lembaga swadaya masyarakat.
Menurutnya, masukan tersebut menjadi bagian dari kontrol sosial.
Diskusi akademik dapat membantu mengidentifikasi masalah sebelum berkembang menjadi persoalan besar dalam penegakan hukum.
Advokat juga mempunyai posisi penting karena berhadapan langsung dengan proses peradilan.
Mereka dapat melihat bagaimana norma bekerja ketika penyidikan, penuntutan, dan persidangan berlangsung.
Karena itu, kritik terhadap uji materi KUHP dan KUHAP baru tidak semestinya langsung dianggap sebagai upaya melemahkan regulasi.
Sebaliknya, kritik yang memiliki dasar hukum dapat membantu menciptakan aturan yang lebih responsif.
Peraturan Pelaksana Masih Dibutuhkan
Pemerintah juga masih memiliki pekerjaan untuk menyiapkan aturan teknis.
KUHP dan KUHAP memuat banyak norma yang memerlukan petunjuk lebih rinci agar aparat memiliki standar yang sama.
Peraturan pemerintah dan regulasi turunannya menjadi penting.
Tanpa aturan teknis yang jelas, sebuah pasal dapat memperoleh tafsir berbeda antara satu institusi dengan institusi lain.
Kondisi tersebut berpotensi memunculkan ketidakpastian.
Otto menjelaskan pemerintah menggunakan konsolidasi dan pengelompokan materi untuk menyiapkan sejumlah peraturan pelaksana.
Koordinasi juga dibutuhkan karena sistem peradilan pidana melibatkan banyak lembaga.
Uji MK Bisa Menjadi Bagian Penyempurnaan
Bergulirnya uji materi KUHP dan KUHAP baru akhirnya menunjukkan bahwa pembaruan hukum tidak selesai saat undang-undang mulai berlaku.
Tahap berikutnya justru berada pada penerapan.
Masyarakat, aparat penegak hukum, akademisi, dan Mahkamah Konstitusi akan melihat bagaimana setiap norma bekerja dalam kondisi nyata.
Ketika muncul persoalan, jalur konstitusional menyediakan mekanisme untuk mengujinya.
Pandangan Otto menunjukkan pemerintah memilih melihat proses tersebut sebagai bagian dari penyempurnaan, bukan ancaman.
Namun, putusan MK tetap akan menjadi faktor penting.
Mahkamah dapat mempertahankan norma, memberikan penafsiran tertentu, atau menyatakan ketentuan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Proses inilah yang nantinya menentukan bagaimana KUHP dan KUHAP baru berkembang dalam sistem hukum Indonesia.
Pada akhirnya, kualitas pembaruan hukum tidak hanya bergantung pada banyaknya pasal baru. Keberhasilannya juga bergantung pada kepastian norma, perlindungan hak warga negara, serta kemampuan aparat menerapkannya secara adil.
